Ekonomi BisnisHeadlinesPilihanEditor

Setelah Dua Bulan Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Selanjutnya Apa?

Oleh : Nancy Matasik *)

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2021 lalu telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau sering disebut UU HPP dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. UU HPP disebut sebagai reformasi perpajakan yang secara simultan terus bergerak dari tahun ke tahun hingga saat ini, dimana urgensi perlu diadakan reformasi perpajakan ini salah satunya adalah dampak dari Pandemi Covid-19.

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki 5 (lima) tujuan utama, yaitu:

  1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
  2. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
  3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
  4. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
  5. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

 

Reformasi perpajakan baik dalam segmen reformasi kebijakan yang tertuang pada UU HPP agar mampu memperluas basis pajak dan memiliki daya saing dengan negara lain, maupun dengan segmen administrasi yang memberikan kemudahan bagi para wajib pajak, diharapkan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Perberlakuan UU HPP meliputi hal sebagai berikut:

  1. Perubahan UU PPh → berlaku tahun pajak 2022
  2. Perubahan UU PPN → berlaku mulai 1 April 2022
  3. Perubahan UU KUP → berlaku mulai tanggal diundangkan
  4. Program Pengungkapan Sukarela → berlaku 1 Januari s.d. 30 Juni 2022
  5. Pajak Karbon → mulai berlaku 1 April 2022
  6. Perubahan UU Cukai → berlaku mulai tanggal diundangkan

 

Wajib pajak beserta stakeholder harus segera menyesuaikan diri meskipun pada awalnya akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam mengimplementasikan UU HPP. Secara garis besar perubahan dan penyesuaian pengaturan pajak dalam UU HPP diantaranya, penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) orang pribadi, pengaturan mengenai natura dan kenikmatan bagi pegawai, tarif PPh Badan tetap sebesar 22%, tarif PPN menjadi 11%, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan Penerapan Pajak Karbon.

 

Penggunaan NIK menjadi NPWP orang pribadi mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan memudahkan kepada wajib pajak untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang direncanakan pelaksanaan integrasi ini pada tahun 2023. Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak.

 

Perubahan untuk tarif PPN dari 10% menjadi 11% telah berlaku mulai tanggal 1 April 2022, konsep yang diambil dari asas manfaat bahwa kenaikan tarif PPN ini bersifat stimulus yang berasal dari daya pikul konsumtif masyarakat yang memiliki kemampuan lebih secara ekonomi diartikan bahwa orang tersebut memiliki daya konsumtif yang tinggi. Pada UU HPP mengenai PPN terdapat juga pengecualian objek pajak dan fasilitas PPN. Selanjutnya paling lambat diberlakukan tanggal 1 Januari 2025 tarif PPN akan menjadi 12%.

 

Terlepas dari banyaknya perubahan dan penyesuaian materi pada UU HPP, pemerintah menambahkan program pengungkapan sukarela wajib pajak yang dilaksanakan selama enam bulan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Program ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela.

 

Selanjutnya untuk mengimplementasikan UU HPP, pemerintah menerbitkan empat belas aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Penerbitan PMK ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam memahami dan menerapkan UU HPP. Adapun daftar PMK tersebut adalah:

  1. PMK Nomor 58/PMK.03/2022 yang berisi pokok aturan mengenai penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan, penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah dan pembayaran yang dilakukan menggunakan Uang Persediaan (UP) melalui marketplace pengadaan atau ritel daring pengadaan.
  2. PMK Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, yang berisi pokok aturan mengenai pengecualian pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh Instansi Pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah dan perlakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi sama dengan perlakuan untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah pusat.
  3. PMK Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
  4. PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri, yang berisi pokok aturan kriteria bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja, bangunan diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dengan luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi.
  5. PMK Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas (LPG) tertentu yang berisi pokok aturan untuk menjamin rasa keadilan, lebih memberikan kepastian hukum, menyederhanakan mekanisme pemungutan PPN LPG tertentu, serta LPG yang bagian harganya disubsidi maka PPN dibayar oleh pemerintah, sedangkan LPG yang tidak disubsidi PPN dibayar oleh pembeli.
  6. PMK Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, yang dibuat dalam negeri oleh Produsen dan yang dibuat diluar negeri oleh Importir dikenai PPN.
  7. PMK Nomor-64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. Mekanisme pemungutan PPN yang terutang atas penyerahan Barang Hasil Pertanian tertentu dari sebelumnya menggunakan Nilai Lain sebagai DPP diubah menjadi menggunakan besaran tertentu.
  8. PMK Nomor 65/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu.
  9. PMK Nomor 66/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Mekanisme pemungutan PPN yang terutang atas penyerahan Barang Hasil Pertanian tertentu dari sebelumnya menggunakan Nilai Lain sebagai DPP diubah menjadi menggunakan besaran tertentu.
  10. PMK Nomor 67/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.
  11. PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Komoditi yang tidak berwujud berbentuk asset digital, menggunakan kriptografi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.
  12. PMK Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Perlakuan Perpajakan atas Teknologi Finansial.
  13. PMK Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
  14. PMK Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan JKP Tertentu.

 

Dengan diundangkanya Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 29 Oktober 2022 Pemerintah berharap  dan memberikan kesempatan sebesar- besarnya kepada wajib pajak untuk dapat mengungkapkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan pada UU HPP beserta peraturan turunannya. Kedepan akan ada lagi peraturan turunan yang lain, agar masyarakat lebih memahami dan mendukung pelaksanaan kebijakan dalam UU HPP. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan menopang pembangunan nasional, oleh karena itu perlu strategi dan reformasi perpajakan dengan diimbangi penghematan dalam pengeluaran belanja negara dan pendayagunaan yang optimal, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. (*)

*) penulis adalah Pranata Keuangan APBN Mahir UPT BP2MI Surabaya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button